JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menggelar Apindo CEO’s Gathering di Hotel JS Luwansa, Senin (21/9). Dalam acara tersebut, turut hadir sebagai pembicara, Menkopolhukam Luhut B Panjaitan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung HM Prasetyo, Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki, Ketua BPKP Ardan Adiperdana yang dihadiri para asosiasi pengusaha termasuk Asosiasi IUMKM Indonesia (Akumandiri).
Dalam dialog yang dilakukan antara para pimpinan penegak hukum di Indonesia bersama para asosisi lebih condong pada penegakan hukum serta perlindungan terhadap para pelaku usaha. Khususnya para pelaku usaha bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam kesempatan itu Ketua Umum Assosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumandiri), Hermawati Setyorinny turut mempertanyakan terkait dengan jaminan keamanan dalam berusaha agar lebih nyaman dan aman.
“Terkait dengan lemahnya ekonomi, lemahnya penyerapan anggaran tentu akan berdampak pada permasalahan tenaga kerja. Olehnya itu, kami meminta kepastian hukum tentang persoalan ini hingga bagaimana dalam menjalankan usaha kita lebih nyaman, aman dan ada kepastian hukum didalamnya. Karena seperti yang kita ketahui aturan yang dibuat saat ini belum berpihak kepada UMKM,” jelas Rinny.
Terkait dengan persoalan penyerapan anggaran juga menjadi permasalahan yang ditemukan dilapangan. Bahkan, persoalan penyerapan anggaran ini menjadi polemik nasional. Olehnya itu pemerintah dalam hal ini KPK,Polisi, Kejagung bisa memberikan support kepada pemerintah daerah untuk dapat menggunakann anggaran yang belum terserap sebanyak Rp 276 Triliun.
“Lemahnya penyerapan anggaran ini juga karena lemahnya sosialisasi kepada para pemerintah daerah yang berdampak pada para pengusaha dalam hal ini pelaku UMKM,” lanjutnya
Dalam sambutannya, Menkolhukam Luhut Binsar Panjaitan telah memberikan pesan kepada jajaran penegak hukum termasuk di level pemerintah, untuk dapat memberikan kondisi yang kondusif dan nyaman khususnya bagi para investor dan pengusaha. Karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang sulit. “Kita tahu ekonomi kita sedang sulit, ekonomi kita demikian tidak boleh ada gaduh-gaduh,” pesan Luhut.
Luhut menegaskan, dirinya tidak akan segan-segan untuk menindak pihak yang saat ini masih membuat kegaduhan, terutama yang berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia. “Kedua saya peringatkan, kalau tetpa bikin gaduh saat ini ketiganya kami libas kayak di Papua. Buat saya kalau mimpin cuma ada dua pilihan buat saya, laksanakan atau amankan,” tegasnya.
Selain itu, dirinya juga tidak ingin di tengah kondisi seperti ini, banyak pengusaha termasuk jajaran pejabat lamban mengambil keputusan karena takut dikriminalisasi.”Kita mau pikiran jernih, supaya aturan tetpa dilaksanakan, tapi tidak kaku yang justru menghambat dan pasal karet yang bisa menjerat orang lain,” pungkasnya.
Sementara itu, terkait dengan penyerapan anggaran, Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan agar pemerintah daerah tak perlu taku untuk mengambil kebijakan terkait anggaran. Pasalnya, ketakutan itu akan berdampak pada lesunya pembangunan nasional karena minimnya penyerapan anggaran.
“Kalau tidak ada kesalahan kenapa harus takut. Orang takut itu kalau bersalah,” tutur Prasetyo.
Menurutnya, jika kebijakan dilakukan dengan baik maka tidak akan ada yang menyalahi aturan. Sehingga, wajib bagi penegak hukum untuk melakukan penelitian saat kepala daerah melakukan kebijakan anggaran.Penegak hukum juga tidak boleh melakukan penyelidikan pada saat tahap pelelangan, kecuali memang ditemukan adanya suap.
“Jadi biarkan proyeknya selesai dulu lalu nanti akan ada semacam audit BPK,” ujarnya menambahkan.
Menurut dia, kejaksaan akan membuat tim pengawalan dan pengawasan pemerintahan dan pembangunan. Tim ini dibentuk guna melakukan pencegahan agar tidak ada penyimpangan. “Memberi pendampingan, kita berikan penerangan dulu, tim pendampingan itu ya kita dampingi kalau diperlukan, ya misalnya pada saat pelelangan atau kalau misalnya pemeriksaan tanah. Kita lakukan pendampingan,” pungkasnya.
Hal senada dilontarkan Plt Ketua KPK Taufiqurrachman Ruki. Dihadapann para pegusaha, Ruki menegaskan agar Indonesia bisa makin eksis dan mengalahkan negara lain, para pengusaha dan pemerintah daerah (pemda) harus bijaksana dan benar menjalankan fungsinya. Pengusaha dan pemda harus bekerja dengan benar, sehingga tidak perlu takut dikriminalisai.
Memang saat ini dirinya mengakui banyak pejabat yang ditangkap KPK karena penyalahgunaan APBN dan APBD. Akibatnya, sejumlah pejabat tak berani melaksanakan proyek pembangunan karena takut dikriminalisasi, sehingga APBN dan APBD tak terserap maksimal.
“Jangan takut dikriminalisasi. Ikuti saja aturan main, jangan ada fraud, jangan ada penyuapan, jangan ada pemerasan, jangan terima kick back, gunakan pihak ketiga yang independen,” tegasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengakui saat ini kondisi sektor riil tengah berat. Bahkan lebih berat dari krisis keuangan di 1998 lalu. Hampir semua pengusaha mengeluhkan kondisi ekonomi, kepastian hukum, dan jaminan keamanan yang turun.
“Kita perlu bersama-sama. Tidak pernah merasakan kayak begini. Pada 1998 krisis keuangan, sekarang sektor riil yang menurut kami lebih berat,” jelasnya
Akibatnya, kini daya beli masyarakat Indonesia saat ini sangat turun. Kondisi lesunya sektor riil ini sebelumnya belum pernah dihadapi oleh Indonesia. “Bagaimana sekarang teman-teman pengusaha harus rumahkan karyawan karena tenaga beli turun. Turunkan dari 3 shift menjadi 1-2 shift. Bahkan berhentikan. Kita lihat 6 bulan pertama lebih dari 800.000 orang jadi pengangguran juga,” ujar Sofjan.
Tak hanya itu, Sofjan mengatakan, dalam 6 bulan ke depan masalah ekonomi dunia tidak bisa diprediksi. Meski begitu, Sofjan meminta pengusaha dan pemerintah tidak saling menyalahkan. Sofjan meminta pengusaha untuk tidak melakukan PHK.
“Kami lakukan deregulasi. Itu dilakukan 2 bulan lalu, karena maunya pejabat dan pengusaha itu lain. Paket (kebijakan ekonomi) dua dan ketiga di Oktober. Saya minta soal-soal kecil jangan diributkan. Kita cari jalan keluar di dalam kesulitan ini,” kata Sofjan. (hrm)
